Headlines News :
Home » » STKIP St. Maria tidak Memiliki Izin Operasional, Mahasiswa Berunjuk Rasa

STKIP St. Maria tidak Memiliki Izin Operasional, Mahasiswa Berunjuk Rasa

Written By Admin on Senin, 22 April 2013 | 18.29

Mahasiswa/i STKIP Santa Maria Sibolga dalam Aksi Unjuk Rasa
Mahasiswa/i STKIP Santa Maria Sibolga melakukan unjuk rasa pagi tadi, 22/4/2013. Hingga pukul 09.00 Wib, para mahasiswa/i yang menyebut diri Forum Mahasiswa Bersatu STKIP Santa Maria Sibolga ini berkumpul di Gedung Nasional Kota Sibolga. Mereka masing-masing mengenakan baju almamater berwarna biru dengan seutas kain berwarna hitam diikat di lengan kiri. Kain berwarna hitam ini mereka gunakan sebagai tanda pengenal di antara mereka.

Lukas Pasaribu, penanggung jawab/koordinator dalam aksi ini, menerangkan kepada Warta Keuskupan Sibolga (WARKES) bahwa dalam aksi ini para mahasiswa/i angkatan I (stambuk 2009) hendak meminta penjelasan tentang izin operasional STKIP Santa Maria Sibolga yang hingga sekarang ini belum ada.

"Kopertis sendiri sudah mengatakan bahwa STKIP Santa Maria mereka tidak kenal. Artinya perguruan tinggi Santa Maria itu belum terdaftar sebagai perguruan tinggi yang sah di bawah naungan Kopertis Wilayah I", imbuhnya.

Dikatakan bahwa para mahasiswa/i Stambuk 2009 sudah menjalani kuliah selama empat tahun dan kini sedang memasuki semester akhir. Dengan tidak adanya izin operasional STKIP yang berada di bawah naungan Yayasan Santa Maria Berbelaskasih Sibolga (YSMBS) ini, maka muncul kekuatiran para mahasiswa/i tentang legalitas ijazah yang akan mereka terima pada saat menyelesaikan studi. Karena itu mereka pun ingin menyampaikan aspirasi mereka kepada pihak-pihak terkait, yakni Walikota Sibolga, Keuskupan Sibolga, DPRD Kota Sibolga dan YSMBS.

"Kita ke masing-masing instansi ini karena mereka memberi rekomendasi atas berdirinya STKIP Santa Maria. YSMBS hanya memegang rekomendasi dan berjalan selama empat tahun", jelas Lukas.

Menurut Lukas, pihak YSMBS pernah memberikan penjelasan kepada para mahasiswa. Dalam penjelasan itu dikemukakan bahwa pengelola STKIP Santa Maria terbentur dengan undang-undang yang dikeluarkan pemerintah pada bulan Juli Tahun 2012.

"Isinya (Undang-Undang Tahun 2012 tersebut, red.-) menyatakan bahwa izin dan akreditasi satu paket. Jadi pertanyaan bagi kami adalah STKIP Santa Maria, katanya, telah mengajukan permohonan izin operasional sejak tahun 2008. Tetapi sejak tahun 2008-20012, sampai keluarnya undang-undang itu, kemana STKIP Santa Maria? Hanya untuk memperoleh izin saja pun mereka belum bisa mengantongi. Kalaulah seandainya perizinan itu mereka sudah kantongi, mungkin kita pun sebagai mahasiswa sudah sah dan terdaftar di Kopertis. Kita tidak tahu, kesalahan ini terletak dimana", katanya prihatin.

Para mahasiswa/i itu pun telah menyiapkan secara tertulis tujuh poin yang menjadi tuntutan mereka, yakni:
  1. Relokasikan mahasiswa Forum Mahasiswa Bersatu ke kampus yang memiliki ijin dan akreditas yang legalitasnya diakui dan ijazahnya dapat langsung dipergunakan;
  2. Relokasi mahasiwa dilakukan sesuai dengan semester berjalan dan prodi yang tetap sesuai prodi dari masing-masing mahasiswa yang bersangkutan;
  3. Segala biaya relokasi ditanggung oleh pihak Yayasan Santa Maria;
  4. Relokasi mahasiswa STKIP Santa Maria diberikan tenggang waktu selama 2 minggu terhitung tanggal 22 April 2013;
  5. Serah terima mahasiswa dengan Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi yang dihunjuk harus dilakukan dalam sebuah acara resmi;
  6. Permohonan maaf dari Aslin Habeahan, Ardi Palipi Simbolon dan Suster Cornelia Manao secara lisan dan tulisan atas ucapannya yang menghina dan mengancam mahasiswa;
  7. Harus ada Surat Perjanjian antara Pihak Yayasan Santa Maria Berbelas Kasih Sibolga dengan Pihak Forum Mahasiswa Bersatu.
Sekitar pukul 10.00 Wib, para mahasiswa/i STKIP itu pun bergerak dari Gendung Nasional Sibolga menuju Kantor Walikota Sibolga. Setelah tiba di depan Kantor Walikota Sibolga, lima orang utusan dari kelompok mahasiswa diperkenankan masuk ke ruang pertemuan, bertemu dengan Walikota Sibolga, Drs. HM Syarfi Hutauruk.

Walikota Sibolga HM Drs. Syarfi Hutauruk saat berorasi
dihadadapan para mahasiswa/i STKIP Santa Maria Sibolga.
Mendengar keluhan dan aspirasi para mahasiswa tersebut, Walikota Sibolga menyampaikan rasa simpati kepada para mahasiswa/i yang sedang menjalani semester akhir di STKIP Santa Maria. Namun Syarfi juga menjelaskan bahwa Walikota tidak mempunyai wewenang mengeluarkan izin operasional sebuah Perguruan Tinggi. Karena itu selama dia menjabat sebagai Walikota Sibolga, katanya, dia tidak mau memberikan rekomendasi kepada perguruan tinggi.

"Meskipun demikian, saya meminta Kepala Dinas Pendidikan agar segera mengumpulkan data-data dari STKIP Santa Maria tentang masalah ini sehingga besok (Kepala Dinas Pendidikan, red.-) sudah bisa berangkat untuk bertemu dengan pihak Kopertis Wilayah Sumatera Utara dan Naggroe Aceh Darusalam serta Direktorat Jenderal Tinggi (Dikti) untuk membicarakan permasalahan ini", jelas Syarfi.

Dikatakan juga bahwa pada prinsipnya Pemerintah Kota Sibolga mendukung penyelenggaraan perguruan tinggi seperti STKIP Santa Maria di Kota Sibolga. Sebab keberadaan perguruan tinggi seperti itu merupakan aset penting untuk meningkatkan SDM masyarakat. Karena itu, jelasnya, pemerintah Kota Sibolga akan turut memperjuangkannya.

"Seandainya resiko paling buruk, dan mudah-mudahan tidak terjadi, adalah STKIP Santa Maria harus ditutup, maka Pemerintah Kota Sibolga akan tetap membantu mencari solusi agar para mahasiswa/i yang berjumlah sekitar 1.300 orang, yang selama ini telah mengikuti proses perkuliahan di STKIP Santa Maria mendapat kepastian tentang masa depannya", jelasnya yang disambut oleh para mahasiswa dengan tepuk tangan.

Dari Kantor Walikota Sibolga, para mahasiswa/i itu melanjutkan unjuk rasanya ke kantor Keuskupan Sibolga, DPRD Kota Sibolga dan Yayasan Santa Maria Berbelaskasih Sibolga. Di ketiga instansi ini mereka menyampaikan aspirasi yang sama [WKS/SBG/02]
Share this article :
 
Dikelola Oleh : Biro KOMSOS
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2009. Keuskupan Sibolga - All Rights Reserved
Keuskupan Sibolga | Membangun Gereja Mandiri, Solider dan Membebaskan.